Kelompok advokasi kripto berbasis di Washington D.C., Coin Center, meminta U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) untuk berhenti menangani kasus kripto secara reaktif melalui pendekatan individual, dan mulai fokus pada penyusunan aturan yang lebih jelas dan menyeluruh.
Dalam surat yang dikirimkan kepada SEC, Coin Center menyatakan bahwa no-action letter memang dapat memberikan kejelasan jangka pendek, namun berisiko menimbulkan fragmentasi, regulasi implisit berdasarkan penilaian tertentu, serta perlakuan yang tidak merata antar proyek.
Mereka juga menekankan bahwa nilai utama jaringan kripto terletak pada sifatnya sebagai infrastruktur publik yang mirip utilitas, bukan sebagai layanan yang dikendalikan oleh entitas privat.
Surat tersebut, yang dipublikasikan pada Selasa dan bertanggal 5 Maret, muncul di tengah langkah regulator yang mulai memberikan panduan lebih rinci terkait klasifikasi aset kripto. SEC baru-baru ini merilis interpretasi mengenai bagaimana aset kripto yang bukan sekuritas diperlakukan dalam hukum sekuritas federal, termasuk klasifikasi untuk komoditas digital, koleksi digital, alat digital, stablecoin, dan sekuritas digital.
Selain itu, SEC juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pada 12 Maret untuk meningkatkan koordinasi pengawasan pasar keuangan, sekaligus mengakhiri konflik kewenangan yang telah berlangsung lama antara kedua lembaga tersebut.
Kritik terhadap pendekatan berbasis kasus
Penggunaan no-action letter di industri kripto masih terus berlangsung. Salah satu contoh terbaru adalah surat dari divisi Market Participants CFTC kepada perusahaan dompet kripto Phantom Technologies. Dalam kondisi tertentu, surat tersebut menyatakan bahwa regulator tidak akan merekomendasikan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan atau stafnya terkait kewajiban pendaftaran sebagai broker.
Dalam beberapa bulan terakhir, SEC juga telah mengeluarkan beberapa no-action letter untuk proyek kripto tertentu, termasuk di sektor jaringan infrastruktur fisik terdesentralisasi (DePIN). Sebelumnya, regulator juga memberikan izin bagi penasihat investasi untuk menggunakan perusahaan trust tingkat negara bagian sebagai kustodian aset kripto.
Namun, Coin Center menilai pendekatan seperti ini menciptakan ketidakpastian di pasar secara keseluruhan. Mereka berargumen bahwa pemberian keringanan secara selektif dapat menguntungkan pihak tertentu yang memiliki sumber daya dan insentif untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam industri.
Upaya legislatif untuk kejelasan regulasi
Di sisi lain, para legislator di Amerika Serikat juga tengah mengupayakan solusi melalui jalur hukum. Salah satunya adalah RUU CLARITY Act yang saat ini sedang diproses di Kongres.
Jika disahkan, undang-undang tersebut akan memberikan panduan yang lebih jelas bagi SEC dan CFTC mengenai pembagian kewenangan dalam mengawasi aset digital. Tujuannya adalah mengurangi ambiguitas regulasi serta memastikan perlakuan yang lebih konsisten terhadap seluruh pelaku di industri kripto.
